Jakarta, 14 Mei 2026 – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia memberikan respons terkait gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat buntut polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar di Kalimantan Barat. Gugatan tersebut muncul setelah kontroversi penilaian final lomba menjadi perhatian luas publik dan media sosial.

Pihak MPR menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh penggugat sebagai bagian dari hak warga negara dalam sistem demokrasi. Namun MPR juga menegaskan bahwa pihak penyelenggara telah melakukan evaluasi terhadap polemik yang terjadi, termasuk mengambil keputusan untuk menggelar final ulang dengan mengganti seluruh dewan juri serta melibatkan pihak independen.

Kontroversi LCC 4 Pilar sebelumnya ramai diperbincangkan setelah sejumlah peserta memprotes hasil penilaian juri yang dianggap tidak objektif. Salah satu peserta yang menyuarakan keberatan secara terbuka bahkan menjadi sorotan publik dan memicu diskusi mengenai transparansi dalam kompetisi pendidikan.

Ketua MPR menilai evaluasi dan langkah korektif yang telah dilakukan menunjukkan komitmen untuk menjaga kredibilitas program pendidikan kebangsaan tersebut. MPR juga berharap polemik yang terjadi dapat menjadi pelajaran untuk memperbaiki sistem pelaksanaan kompetisi di masa mendatang agar lebih profesional dan transparan.

Pengamat hukum dan pendidikan menilai gugatan ke pengadilan mencerminkan tingginya perhatian masyarakat terhadap prinsip keadilan dan objektivitas dalam kegiatan pendidikan. Mereka juga menekankan pentingnya penyelesaian polemik melalui jalur hukum dan dialog yang konstruktif agar kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan negara tetap terjaga.